Sabtu, Januari 05, 2008

Penerapan e-Governmant(Critical Review)

Pada era saat ini, teknologi di bidang tidak menjadi barang yang langka. Di era ekonomi baru atau new economy era ini ditengarai oleh banyak ahli sebagai era dimana persaingan semakin ketat dengan pola semakin sulit ditebak. Era sebelumnya, teknologi seperti internet menurut Michael Porter merupakan salah satu daya saing perusahaan, kini internet merupakan suatu “ kewajiban” untuk masuk dalam persaingan. Bill Gates (Microsoft) juga menyatakan internet akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan jaringan akan mewarnai kehidupan dimasa depan. Perubahan-perubahan disegala sektor juga tidak dapat dihindari, termasuk bagaimana suatu internet dapat dimanfaatkan khususnya dalam dunia bisnis untuk menunjang aktifitas operasi sehari-hari sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Di dalam suatu pemerintahan daerah, teknologi yang sering disebut dengan teknologi informasi ini telah menjadi suatu pendukung kegiatan operasionalnya. Terlebih lagi adanya Inpres Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government membuat setiap pemerintahan daerah berusaha untuk mengintegrasikannya di setiap lingkungan daerah masing-masing.
Beberapa keuntungan penerapan e-Governmant di dalam suatu pemerintahan:
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan para pegawainya.
  2. Memperbaiki proses manajemen dikalangan penyelenggara Pemerintah Daerah.
  3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses Pemerintah.
  4. Menciptakan Pegawai Pemerintah Daerah berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

Salah satu contoh yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Salah satunya penerapan e-governmant dengan membuat situs pemerintahan. Lewat situsnya, pemkot Malang membuka peluang bagi kalangan pebisnis untuk mengakses segala informasi yang terkait dengan peluang usaha. Tak cuma itu, informasi mengenai Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR) juga tersedia dan bisa diakses publik. Upaya itu ternyata berimbas langsung terhadap pemasukan investasi yang mencapai Rp.400 miliar ke daerah tersebut.

Akan tetapi pengintegrasian e-governmant ini masih belum memenuhi harapan. Kegagalan dalam pengintegrasian masih banyak terjadi dibeberapa daerah, menurut Devanada, kepala PDE pemkot magelang, jateng kegagalan penerapan manajemen TI ini disebabkan berbagai faktor. Faktor pertama, adalah kebijaksanaan yang berubah-ubah. Di sini, Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan organisasi yang menangani TI di Pemerintah Provinsi/Kab/kota berbeda-beda. Artinya, tidak ada standardisasi serta spesifikasi yang sama guna mengimplementasikan TI. “Masing-masing pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri,”. Faktor kedua, pada umumnya TI atau e-government belum dimasukkan dalam rencana strategis, visi, dan misi gubernur atau bupati/walikota. Selain itu kegagalan suatu proyek TI seperti e-governmant ini yaitu dilupakannya manajemen proyek TI. Manajemen proyek TI merupakan kegiatan sumber daya yang tersedia dari sebuah proyek pengembangan solusi TI sehingga dapat dihasilkan suatu sistem solusi yang memenuhi obyektif yang telah ditetapkan. Di sini, sumber daya proyek TI mencakup SDM, peralatan dan fasilitas kerja (baik hardwarde maupun software), dana, dan logistik. Manajemen proyek TI mengendalikan tiga aspek dari proyek TI yakni produk yang dihasilkan, waktu, dan biaya. Hal ini dapat diasumsikan bahwa suatu proyek harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan tingkat keberhasilan yang dapat ditolerir dan menghabiskan biaya sesuai dengan anggaran.

Dalam mengelola proyek TI seperti e-governmant ini, setiap pemerintahan daerah harus melakukan analisis terhadap proses bisnis atau kegiatannya. Misalnya seberapa jauh kebutuhan sistem informasi berbasis teknologi internet ini. Hal ini dilakukan untuk dapat memangkas biaya yang tidak perlu nantinya. Setelah itu setiap pemerintahan daerah dapat meninjau bagaimana pemerintahan daerah yang berbeda dalam menghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam pengembangannya selanjutnya pemerintah menentukan atau mencari pihak-pihak mana yang terlebih dahulu akan dilibatkan dalam proyek dan setelah itu dicoba sosialisasikan kepada pegawai di dalam pemerintahan, karena kendala terbesar biasanya pada sumber daya manusianya dan barulah setelah itu juga dicoba untuk disosialisasikan keberadaan aplikasinya (e-governmant) kepada masyarakat. Langkah terakhir lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-governmant tersebut.

Untuk mendukung kegiatan ini, setiap pemerintah harus membentuk suatu tim yang biasanya dinamakan project team. Tujuan pembentukan tim ini agar pengimplementasiannya terorganisir dari waktu persiapan, analisis, desain sampai implementasi

Keberhasilan suatu proyek TI dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

  1. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan perubahan, hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan dan keikutsertaan top menagement dalam melaksanakan perubahan sistem. Perubahan tanpa kepemimpinan dapat dianalogikan sebagai berlayar tanpa kapten kapal. Sebaik-baiknya konsep e-government yang digunakan, tanpa adanya kepemimpinan yang mendukung perubahan, maka dapat dibayangkan bahwa e-government tersebut hanya menjadi sebuah pajangan dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam hal ini keterlibatan seperti kepala bagian pemerintah daerah tersebut atau pejabat pemerintah daerah setempat dan untuk itu diperlukan perubahan manajemen di dalam pemerintahan daerah setempat.
  2. Pimpinan tim untuk proyek adalah orang yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya, serta didukung oleh anggota tim dalam mengambil keputusan.
  3. Transfer knowledge yang baik sudah terjadi antara konsultan sebagai vendor dengan Perusahaan dalam hal ini pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan perusahaan terhadap konsultan.
  4. Setiap manajemen harus sadar akan adanya suatu perubahan yang lebih dari sekedar perubahan sistem, tetapi juga adanya perubahan manajemen, termasuk proses bisnis perusahaan.
  5. Melakukan persamaan mindset pada karyawan ( goal congruent ) sehingga karyawan dapat menerima adanya perubahan sistem yang baru beserta implikasinya.

Tidak ada komentar: